KARAWANG-Warga Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, mengeluhkan proyek peningkatan jalan Badami-Loji yang hingga kini belum kunjung rampung yang dimulai pembangunannya sejak awal tahun 2026.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan memicu kemacetan panjang yang mengular di sejumlah titik.
Bahkan, mereka menanami pohon pisang di sejumlah titik proyek jalan yang mangkrak itu sebagai bentuk protes.
Seorang warga setempat Adit menilai, pekerjaan proyek yang belum selesai membuat arus lalu lintas tersendat, terutama pada jam-jam sibuk. Kendaraan yang melintas harus mengurangi kecepatan dan bergantian melewati area pekerjaan, sehingga antrean kendaraan semakin panjang.
“Kami kesal karena proyek ini belum juga selesai. Kemacetan terjadi hampir setiap hari, apalagi saat pagi dan sore. Pemerintah harus turun tangan, jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” keluh Adit, Sabtu (5/9/2026) sore.
Menurut Adit, pembangunan infrastruktur jalan seharusnya memberikan manfaat dan memperlancar mobilitas masyarakat. Namun, apabila pekerjaan dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian, justru menimbulkan persoalan baru bagi pengguna jalan.
Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, kondisi proyek yang belum rampung juga dikhawatirkan membahayakan pengendara, khususnya pada malam hari. Warga berharap pihak pelaksana segera menyelesaikan pekerjaan dan memastikan area proyek tetap aman untuk dilalui.
Warga meminta pemerintah daerah dan ataupun pemerintah pusat melalui dinas terkait segera melakukan pengecekan ke lokasi, mengevaluasi progres pekerjaan, serta memastikan proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
“Kami tidak menolak pembangunan. Justru kami mendukung, tetapi jangan sampai proyek mangkrak dan masyarakat yang menanggung dampaknya. Kalau memang ada kendala, pemerintah harus menjelaskan dan mencari solusi,” ujar warga.
Terpisah Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta), H. Jenal Arifin, menjelaskan, anggaran peningkatan jalan tersebut diintervensi oleh Pemerintah Pusat karena melihat anggaran Pemprov Jabar tidak memadai untuk eksekusi proyek tersebut.
“Ada upaya Pemprov Jabar yang meminta bantuan intervensi pembiayaan pekerjaan Badami-Loji ke pemerintah pusat melalui Menko Bidang Insfrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY dan kemudian upaya itu disetujui dan dilaksanakan pada awal tahun 2026,” ucap politisi Partai Demokrat yang berdomisili di Kecamatan Tegalwaru tersebut.
Menurutnya, lelang proyek dilaksanakan pada tahun 2025 dan dieksekusi tahun 2026.
Ketika proyek tersebut mangkrak, Jenal sempat mempertanyakan hal itu ke PPK dan mendapat penjelasan penyebab terhambatnya kelanjutan proyek itu karena belum muncul DIPA anggaran tahun 2026 di Kementerian PUPR.
“Akhirnya saya meminta ke PPK ya sudah jalan yang sudah digali ditutup dahulu (arug kembali) agar tidak ganggu lalu lintas pengguna jalan. Kalau DIPA anggarannya sudah muncul baru dikerjakan kembali,” tutupnya.
Berdasarkan informasi yang didapatkan redaksi, anggaran peningkatan jalan tersebut bersumber dari Kementerian PUPR Ditjen Binamarga (APBN 2025-2026) sebesar Rp34,7 miliar yang dikerjakan oleh PT Dollar Lestari Mandiri. (red).
