Puluhan Warga Seruduk Kantor Desa Rawasari Tuntut Tranparansi BLT COVID-19

0
Warga Desa Rawasri seruduk kantor desa.

KARAWANG-Puluhan warga Desa Rawasari, Kecamatan Cilebar, menyeruduk kantor desa untuk menyampaikan sejumlah tuntutan aspirasi, Selasa (13/4/2021).

Di antara tuntutannya, mereka meminta pihak desa menjelaskan secara gamblang jumlah dana desa yang diterima serta penyalurannya dan meminta mereka dimasukkan ke dalam daftar penerima bansos (BLT-red).

Kepala BPD Desa Rawasari, Surya Setiawan, membenarkan sejumlah warga mendatangi kantor desa menyampaikan sejumlah aspirasi dan pihaknya pun menerima kedatangan mereka.

Ia pun menjelaskan, ada 700 KK di Desa Rawasari dan sekira 500 KK dari 700 KK telah tercover mendapatkan program PKH dan BPNT.

“Jadi ada sekira 200 KK yang belum mendapatkan program PKH dan BPNT,” ujarnya.

Kemudian, sambungnya, dari 200 KK itu yang tercover mendapatkan bansos dari dana desa hanya 127 KK, sehingga ada sekitar 50 lebih KK yang belum tercover bansos.

“Pada pembagian bansos pertama dalam Musdesus yang tidak dihadiri Kades saya sudah mengusulkan revisi penerima bansos karena di antaranya ada data PKH dan BPNT yang saling tumpang tindih,” ucapnya.

Pada pembagian bansos tahap kedua, dirinya pernah mempertanyakan kenapa tidak ada musyawarah terlebih dahulu, karena ada data yang tidak tepat sasaran, namun tidak digubris oleh kades.

“Beberapa hari kemudian, kades memberikan pernyataan tidak perlu musdes lagi, kembali kepada musdes awal saja,” ungkapnya.

“Pencairan pelaksanaan bansos sampai akhir tahun anggaran 2020, saya tidak lagi dilibatkan. Saya minta data penerima bansos pun tidak dikasih (pihak kades-red),” timpalnya.

Ia pun mempersilakan jika pihak kades tidak lagi mau bekerjasama dengan pihak BPD, namun jika ada keberatan dari masyarakat maka tanggung sendiri risikonya.

Ia menambahkan, Desa Rawasari menerima dana desa sekitar sebesar Rp1.170.000.000 lebih, sementara dianggarkan untuk BLT Covid-19 dalam ABPDes oleh kades sebesar Rp510 juta yang jika dibagikan ke 127 KK memakan anggaran sekitar Rp342 jutaan.

“Sehingga ada dana sekitar Rp160 juta yang tidak jelas rimbanya kemana,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Desa Rawasari, Subur, menyayangkan dengan aksi demo warganya. Ia pun menuding di balik aksi demo itu ada provokator yang memanas-manasi warga untuk berdemo.

“Kalau enggak ada provokatornya enggak bakalan ada aksi demo begitu,” ujarnya.

Ia pun menegaskan merasa sudah menyalurkan bansos BLT Covid-19 sesuai regulasi dan tepat sasaran. Ketika dirinya mengajak BPD untuk Musdes soal bansos BLT Covid-19, justru pihak BPD yang tidak mau hadiri.

“Anak buahnya (BPD-red) pada datang untuk musdes malah disuruh pergi,” ujarnya.

Subur mempersilakan kepada warga jika ingin berdemo setiap hari pun. Karena dirinya melihat warga yang berdemo pun di antaranya sudah ada yang mendapatkan program PKH dan BPNT, sehingga disinyalir mereka ingin mendapatkan double bantuan, padahal hal itu dilarang.

Selain itu, ia telah mempertanggungjawabkan laporan bansos BLT Covid-19 ke pihak Inspektorat Kabupaten Karawang.

“Sama Inspektorat telah diperiksa tahunan regular dan itu sudah beres enggak ada kendala,” pungkasnya. (red).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *