Anggadita

KARAWANG-Pernyataan Ketua Apindo Karawang, Abdul Syukur, yang menyebut banyak perusahaan hengkang dari Kabupaten Karawang lantaran dipicu tingginya UMK berujung tuntutan dirinya dari Ketua Apindo Karawang.

Di antara sejumlah eleman masyarakat yang menyuarakan tuntutan mundur Abdul Syukur berasal dari Sentral Gerakan Rakyat Karawang (Segrak).

“Pernyataan Abdul Syukur terindikasi bohong, copot dan ganti Ketua Apindo Karawang,” kata pentolan Segrak, Anggadita, kepada delik.co.id, Jumat (1/7/2022).

Angga pun membeberkan alasan mengapa pihaknya menuntut Abdul Syukur mundur, di antaranya angka pengangguran ekstrem dari lulusan sekolah di Karawang adalah nyata.

“Tetapi kami belum mendengar Ketua Apindo yang sekarang berbicara tentang jumlah karyawan yang mengutamakan lulusan-lulusan sekolah Karawang di setiap perusahaan,” ucapnya.

Baca juga : DPRD Karawang Sebut Hoaks Soal Pernyataan Ketua Apindo Tentang Perusahaan Banyak Hengkang

Lanjutnya, praktek-praktek percaloan naker adalah nyata dan mayoritas persekongkolan tersebut diduga melibatkan orang dalam perusahaan.

“Kami belum mendengar sekalipun ucapan keprihatinan dan kepedulian dari Apindo Karawang terhadap para korban penipuan percaloan,” sesalnya.

Selain itu, sambung Angga yang juga sebagai Kepala Departemen (Kadept) Kepemudaan DPP GMPI, Apindo Karawang merupakan pihak yang terlibat dalam pengeloaan CSR dan sebagai warga Karawang pihaknya butuh transparansi mengenai besaran CSR dan penyalurannya bagi warga Karawang yg dilakukan secara periodik.

“Apalagi di saat kondisi Karawang yang saat ini masuk dalam kategori kabupaten dengan kemiskinan ekstrem,” geramnya.

Angga menilai pernyataan Ketua Apindo Karawang yang sudah terpublikasi secara luas nasional sebagai pesan terselubung kepada para pengusaha untuk tidak berinvestasi di Karawang, pasalnya dianggap tidak menguntungkan.

“Situasi ini mengarah pada desain mempersempit lapangan kerja dan memperparah jumlah pengangguran,” ungkapnya.

Padahal, kata dia, Apindo Karawang merupakan pihak yang terlibat dalam Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) yang berada satu meja dengan PemKab Karawang dan utusan buruh untuk membahas dan menetapkan besaran upah buruh.

“Sehingga klaim Ketua Apindo tentang upah buruh yang menjadi penyebab utama hengkangnya banyak pabrik, merupakan upaya cuci tangan dari Apindo dan mendeskreditkan Pemkab Karawang,” bebernya.

Faktanya, tambahnya, pembukaan kawasan-kawasan industri baru di Karawang adalah nyata. Hal itu menunjukkan bukti bahwa Karawang masih sangat menguntungkan untuk berinvestasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemaparan Abdul Syukur sebagai produk akademik yang berbasis data palsu (bohong).

“Bantahan pemkab melalui Kadisperindag menjelaskan bahwa jumlah perusahaan yang tutup dan hengkang dari Karawang jumlahnya tidak terlalu banyak. Itupun bukan disebabkan tingginya upah buruh, tapi lebih diakibatkan bencana pandemik yang merusak segala lini kehidupan manusia. Jadi tidak ada kata selain copot dan ganti Ketua APINDO Karawang,” tutupnya. (red).