KARAWANG-Ketidakpastian keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menimbulkan keresahan di Kabupaten Karawang.
Program yang selama ini dinilai membantu menekan angka stunting sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat bawah kini menghadapi tanda tanya besar terkait kelanjutannya.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat program, tetapi juga menyentuh ribuan tenaga kerja yang bekerja di dapur produksi serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi pemasok kebutuhan bahan baku.
Kondisi tersebut mendorong Aliansi Rakyat Karawang Bersatu menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang pada Rabu (24/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait evaluasi dan kepastian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Mereka menilai keberlanjutan program sangat penting karena telah menciptakan efek ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Jika program dihentikan tanpa kepastian, dampaknya dikhawatirkan akan dirasakan oleh banyak pihak yang selama ini menggantungkan penghasilan dari rantai ekonomi MBG.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Kabupaten Karawang langsung menggelar audiensi bersama sekitar 20 perwakilan peserta aksi. Pertemuan berlangsung secara terbuka dan dihadiri Ketua Komisi I DPRD Karawang Saepudin Juhri serta Ketua Satgas MBG Karawang Ridwan Salam.
Dalam pertemuan itu, berbagai keluhan dan tuntutan masyarakat disampaikan secara langsung kepada para pemangku kepentingan daerah.
Perwakilan dari Satuan Pelayanan Pamekaran (SPPG) Banyusari, Nana, mengapresiasi respons DPRD yang menerima aspirasi mereka dengan baik.
Menurutnya, seluruh tuntutan yang disampaikan dalam audiensi mendapat perhatian dari pihak dewan maupun Satgas MBG Karawang.
“Alhamdulillah, tadi pertemuan diterima dengan baik. Apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kami diterima dengan baik juga oleh perwakilan dewan,” ujar Nana.
Ia mengatakan DPRD dan Satgas MBG berkomitmen untuk meneruskan seluruh aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait program tersebut.
Meski demikian, upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan DPRD Karawang memiliki keterbatasan. Pasalnya, kewenangan utama terkait operasional Program Makan Bergizi Gratis berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak dapat mengambil keputusan secara langsung mengenai kelanjutan program, sehingga masyarakat masih harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
Ketua Satgas MBG Karawang, Ridwan Salam, mengakui bahwa ketidakjelasan arah kebijakan program telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut Ridwan, salah satu kelompok yang paling terdampak adalah para tenaga kerja yang selama ini bekerja di dapur-dapur penyedia makanan bergizi.
Mereka khawatir kehilangan sumber penghasilan apabila program tersebut dihentikan atau tidak lagi berjalan seperti sebelumnya.
Selain itu, pelaku UMKM yang menjadi pemasok bahan baku juga menghadapi kekhawatiran serupa. Selama program berjalan, banyak usaha kecil mengalami peningkatan omzet karena produk mereka terserap dalam rantai pasok MBG.
“Tenaga kerja di dapur khawatir kehilangan pekerjaan jika program ini berhenti. Begitu juga UMKM lokal yang omzetnya sempat melonjak karena produk mereka terserap sebagai pemasok bahan baku,” kata Ridwan.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang cukup luas.
Keberadaan program telah menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, dan membuka peluang usaha bagi banyak pelaku UMKM di Karawang.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai masa depan program tersebut agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar.
Hingga saat ini, perhatian publik masih tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, ribuan pekerja dan pelaku usaha di Karawang masih menunggu kejelasan kebijakan yang akan menentukan nasib mereka dalam beberapa waktu ke depan. (red).
