KARAWANG-Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (31/8/26), untuk memantau langsung kondisi lahan pertanian yang terdampak kekurangan pasokan air di tengah musim kemarau.
Kunjungan tersebut dipusatkan di wilayah Desa Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya.
Karawang sebagai salah satu kawasan lumbung padi nasional menjadi perhatian pemerintah pusat menyusul adanya laporan gangguan pasokan air yang berpotensi mengancam keberlangsungan tanaman padi di sejumlah wilayah.
Mentan Amran datang bersama Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian serta jajaran terkait.
Kehadiran pemerintah pusat tersebut diarahkan untuk memastikan penanganan persoalan pengairan tidak berhenti pada pemantauan, tetapi segera diterjemahkan menjadi langkah teknis di lapangan.
Dalam kunjungan tersebut, Amran menegaskan bahwa persoalan kekeringan di Karawang bukan semata-mata akibat musim kemarau. Menurutnya, kondisi tersebut cenderung berulang karena terdapat persoalan pada sistem distribusi air dan jaringan irigasi.
Amran menyebut potensi lahan terdampak kekeringan mencapai sekitar 3.000 hektare.
“3.000 hektare kekeringan. Ini bukan kekeringan karena selalu terjadi, ada potensi air. Kita bekerja sama dengan Kementerian PU untuk melakukan normalisasi sejumlah jaringan irigasi di sini. Kita juga berikan pompa air. Insyaallah 3.000 hektare tertangani,” ungkap Amran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat melihat persoalan kekeringan di Karawang bukan hanya sebagai persoalan cuaca, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola dan infrastruktur pengairan.
Karena itu, Kementerian Pertanian menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk melakukan intervensi terhadap jaringan irigasi yang mengalami gangguan.
Amran bahkan memperkirakan penanganan terhadap lahan seluas 3.000 hektare tersebut berpotensi memberikan tambahan nilai ekonomi yang cukup besar bagi petani.
“Bisa naik sebesar Rp126 miliar pendapatan petani untuk 3.000 hektare ini,” kata Amran.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, Rochman, menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan pemetaan terhadap wilayah pertanian yang mengalami kekurangan pasokan air.
Berdasarkan pemetaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, terdapat lahan pertanian yang mengalami dampak kekeringan dengan luasan yang dilaporkan sementara sekitar 80 hektare. Wilayah terdampak tersebar di sejumlah kecamatan, mulai dari Pakis, Pedes, Cilamaya hingga arah Tirtamulya.
“Wilayah yang terdampak ini tersebar di empat kecamatan, yaitu Pakis, Pedes, Cilamaya, hingga arah ke Tirtamulya,” ujar Rochman seusai peninjauan lapangan bersama Menteri Amran.
Rochman menegaskan, persoalan utama yang ditemukan di lapangan bukan semata-mata karena tidak adanya air, melainkan terganggunya distribusi air menuju areal persawahan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi jaringan irigasi yang mengalami pendangkalan. Sedimentasi membuat kapasitas saluran berkurang sehingga distribusi air menuju wilayah hilir tidak berjalan optimal.
Di sisi lain, pertumbuhan gulma air seperti eceng gondok dan ganggang juga disebut memperparah kondisi. Vegetasi tersebut menutup sebagian alur saluran sehingga menghambat kelancaran distribusi air.
Akibatnya, sejumlah wilayah yang berada di bagian hilir, termasuk Kecamatan Pakis, menerima pasokan air dalam jumlah yang sangat terbatas.
Kondisi tersebut menjadi persoalan serius bagi petani karena keterlambatan pasokan air dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, terutama apabila berlangsung pada fase tanaman yang membutuhkan ketersediaan air secara optimal.
Selain normalisasi, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian juga telah mengusulkan bantuan pompa air dalam atau pompanisasi sebanyak 35 titik.
Pompanisasi diarahkan untuk membantu lahan pertanian yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air permukaan.
Dengan dukungan pompa, air dari sumber yang tersedia diharapkan dapat dialirkan menuju lahan pertanian yang membutuhkan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mengantisipasi kondisi kekeringan agar tidak sepenuhnya bergantung pada aliran jaringan irigasi. (red).
