KARAWANG-Keterlibatan negara dalam praktiknya terlalu dalam sehingga menyebabkan persero sulit bersaing dengan perusahaan swasta. Keterlibatan negara seringkali berkaitan dengan mencampuri urusan direksi sebagai decision maker dalam persero berkaitan dengan pengambilan keputusan bisnis.
Pendapat itu disampaikan oleh Dr. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya kepada delik.co.id, Rabu (31/8/2023).
Advokat muda yang baru saja mendapatkan gelar doktor ilmu hukum dari UII ini menjelaskan, kika persero rugi, negara seolah-olah langsung menyalahkan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab seperti yang terjadi dalam kasus PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Pertamina Hulu Energi dan bahkan didakwa dengan melakukan tindak pidana korupsi.
“Padahal untuk menghitung kerugian bisnis dalam Persero tidak bisa dihitung hanya dari satu transaksi tetapi dari semua transaksi dalam satu tahun buku perusahaan,” ucap akademisi UBP Karawang ini.
Pengurus DPC Peradi Karawang ini menegaskan, permasalahannya akibat negara terlalu mengekang dengan banyak mengeluarkan regulasi yang justru menimbulkan konflik norma khususnya berkaitan dengan harta kekayaan persero yang sebenarnya bukan termasuk sebagai keuangan negara tetapi merupakan kekayaan persero itu sendiri.
“Jadi jika terjadi kerugian, maka bukan kerugian negara tetapi merupakan kerugian persero itu sendiri,” ujarnya.
Selain itu, sambungnya, BUMN maupun BUMD pada praktiknya sering dijadikan sebagai sapi perah untuk keuntungan kelompok tertentu sehingga keberadaan BUMN atau BUMD tidak dimanfaatkan dengan maksimal.
“Oleh karena itu, saran saya yaitu dengan melakukan reformulasi peraturan yang ada dan diharmonisasikan kemudian membuat batasan keterlibatan negara sejauh mana dalam pengelolaan persero,” tutupnya. (red).
4.5