BANDUNG-H. Budiwanto, anggota Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi PKS, menyampaikan keprihatinannya atas tingginya angka pengangguran di Jawa Barat, terutama di kalangan usia muda. Seusai rapat Bapemperda kemarin, ia menekankan urgensi mempercepat pengembangan ekonomi digital produktif melalui Smart Digital Marketing.
Menurut rilis resmi BPS Jabar, per Februari 2025, Angkatan kerja mencapai 26,80 juta orang, meningkat sekitar 0,92 juta dibanding Februari 2024
Penduduk yang bekerja sebanyak 24,99 juta, bertambah sekitar 0,90 juta orang
Jumlah pengangguran mencapai 1,81 juta orang, naik sekitar 0,02 juta dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 6,74 %, sedikit menurun dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 6,91 % . Meski demikian, nilai ini tetap menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka pengangguran tertinggi secara nasional (Bisnis.com).
BPS juga mencatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik menjadi 68,91℅ . Angka ini menggambarkan antusiasme masyarakat dalam memasuki dunia kerja.
H. Budiwanto menegaskan, mayoritas pengangguran berasal dari kelompok muda. Berdasarkan Sakernas 2024, tingkat pengangguran usia muda (15–29 tahun) mencapai 23,63 %, dengan angka lebih tinggi di perkotaan; pria muda: 26,67 %, wanita muda: 19,42 %. Lulusan SMK juga menghadapi tantangan tersendiri dengan angka pengangguran mencapai 12,42 % bagi tamatan SMK—jumlah tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya .
“Kondisi ini butuh perhatian serius. Kelompok muda produktif justru menjadi mayoritas angka pengangguran,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong pemprov agar memprioritaskan upaya ide dan gagasan misal pendekatan Smart Digital Marketing bagi generasi muda yang melek teknologi. “Anak muda Jabar memiliki gadget dan potensi membuka toko online tanpa perlu ruang fisik. Pendampingan dan pelatihan yang tepat bisa membuat mereka percaya diri memulai usaha digital,” ujarnya.
Ketua PKS Karawang ini juga mengusulkan agar program pelatihan digital marketing UMKM digelar secara inklusif—mulai dari pesantren, sekolah kejuruan, hingga komunitas desa—melibatkan instansi seperti Dinas Koperasi & UMKM, Disperindag, Disnakertrans, akademisi, komunitas digital, pelaku usaha, dan lembaga pelatihan.
Menurutnya, sinergi seperti itu bukan hanya solusi jangka pendek untuk menurunkan TPT, tetapi juga investasi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. “Jika anak muda difasilitasi dengan tepat, pengangguran turun, ekonomi digital tumbuh massif dan merata,” tutupnya. (red).
