KARAWANG-DPP PAN Karawang tampaknya masih terus menyisakan persoalan. Peristiwa demi peristiwa mulai menyeruak ke permukaan publik.
Arif Budiman atau biasa disapa Bah Budi menceritakan sejumlah peristiwa seputar DPD PAN Karawang, baik peristiwa sebelum Musda hingga peristiwa dugaan perusakan Bale Sajiwa (kantor DPD PAN-red) oleh pengurus baru PAN Karawang.
Bah Budi menyebut, otak intelektual di balik sejumlah peristiwa itu didalangi oleh Daeng Muhammad, yang kini menjabat legislator DPR-RI dapil Bekasi Karawang Purwakarta dan Ketua DPD PAN Bekasi.
“Sebetulnya saya dengan Daeng itu sahabat dekat. Daeng itu sahabat saya, saya selalu mendukung dia pada dua kali Pileg walaupun tanpa support dia. Saya selalu mencoba usung dia jd ketua DPW, walaupun akhirnya gagal karena banyak penolakan,” kata Bah Budi mengawali ceritanya kepada delik.co.id, Minggu (9/5/2021).
“Bahkan pada saat Daeng ada sedikit konflik dengan Pak Edi Darnadi, saya dan mas Bambang coba carikan solusi tanpa diminta Daeng yang dia sendiri tidak tahu yang saya lakukan. Kenapa saya lakukan ini? Karena bagi saya dengan sahabat itu engak perlu diminta,” sambungnya.
Baca juga : DPP PAN Dianggap Ugal-Ugalan Tunjuk Formatur, Samsudin Mundur Dari PAN Karawang
Namun Bah Budi pada akhirnya tidak bisa menutupi kekecewaannya ketika Daeng bermanuver pada pelaksaan Musda yang pada giat itu Bah Budi sebagai Ketua SC.
“Sebagai Ketua SC, Daeng sama sekali tidak berusaha hubungi saya, kalau memang tugasnya supervisi harusnya dari awal komunikasi, tetapi tidak dilakukan. Alih-alih supervisi, Daeng malah kangkangi saya dengan langsung mendaftarkan orang-orang suruhannya ke DPP. Ini artinya apa? Saya sangat menghargai Daeng, tapi Daeng malah sangat melecehkan saya,” ucapnya menyesalkan.
Tak sampai disitu, Daeng malah menyindir dirinya agar fair menilai kepemimpinan PAN Karawang di bawah Bambang Maryono (BM) yang dianggap gagal.
Bah Budi pun menjawab sindiran Daeng. Masalah raihan kursi sebagai alasan, harusnya adil dalam menilai. Periode pertama kepengurusan BM dari satu 1 kursi menjadi 3 kursi.
Lalu pada periode kedua, BM bikin sekretariat yang begitu besar. Secara keseluruhan suara hanyan turun sekitar 5000-an.
Baca juga : Sengkarut Asep Jadi Ketua PAN Karawang, Daeng Muhammad dan Arif Budiman Angkat Bicara
“Kalau mau jujur suara Daeng juga turun, kalau saja DPD Karawang tidak mengusung Dr. Asep sebagai caleg, dipastikan Daeng tidak lolos ke Senayan, sumbangsih suara Dr Asep 20 ribuan lebih loh,” dalihnya.
Bah Budi balik menyindir Daeng dengan menyebut sumbangsih Daeng untuk meningkatkan suara di Karawang nyaris tidak terlihat, segala kegiatan reses atau baksos tidak pernah melibatkan kelembagaan DPD ata DPC, tetapi melalui timses Daeng sendiri.
“Artinya tidak ada sumbangsih beliau untuk DPD PAN Karawang, tetapi kenapa kok tiba-tiba seolah punya legal standing untuk men-judge kinerja kepengurusan DPD PAN Karawang, aneh kan?,” herannya.
Awalnya Bah Budi dan beberapa mantan pengurus sepakat, untuk tidak mengutak-atik kepengurusan hasil perselingkuhan ini. Bahkan BM akan mempersilakan kalau kantor DPD mau digunakan.
Baca juga : Jadi Ketua PAN Karawang, Asep Supriatna Diduga Kangkangi Aturan
“Tapi kok mereka tiba-tiba mau rehab, malah merusak pintu ruangan Ketua DPD dengan paksa seperti maling, mungkin yang ini akan kami laporkan ke polisi. Gara-gara ini kami berpikir ulang, kok kami sudah legowo malah diinjak-injak begitu. Saya sampaikan ke BM agar kantor DPD enggak usah diberikan kalau begitu, enak saja,” geramnya.
Padahal, lanjutnya, di antara komitmen Ketua PAN Karawang yang sekarang, sanggup mengadakan kantor baru yang megah lantaran dia disebut-sebut dari kalangan pengusaha besar.
“Tapi nyatanya merengek-rengek minta diberi tempat di kantor DPD lama, ini kan lucu. Hal sepele saja sudah tidak sanggup memenuhi komitmen, apalagi yang besar-besar,” sindirnya.
Sayangnya, ketika Daeng merespon kritikan dirinya soal mekanisme Musda yang dianggap kangkangi aturan, Daeng malah membuka aib mekanisme Musda daerah lainnya.
Awalnya, Bah Budi mengaku tidak mengetahui adanya ketidakwajaran mekanisme Musda di Subang dan Purwakarta, Bekasi.
“Terima kasih Daeng sudah ngasih tahu. Minimal 4 DPD di Jabar sama prosesnya berarti. Lantas Daeng bilang itu diskresi ketua umum. Pemahaman saya diskresi itu kalau ada kondisi luar biasa yang mendesak, sementara di Karawang semua berjalan sesuai norma yang ada, baik AD/ART maupun pedoman organisasi. Jadi ini bukan diskresi, tapi kesewenangan,” tegasnya.
Bah Budi menilai, sengkarut PDP PAN Karawang bisa potensi terus memanjang. Belum lama ini dirinya membaca berita adanya seorang pengurus DPD yang sekarang ini telah mengundurkan diri karena merasa tidak pernah mengisi form kesediaan dan beberapa alasan lainnya.
“Ternyata kasus seperti itu banyak. Belum lagi kalau kita perhatikan susunan kepengurusan DPD yang selarang komposisinya tidak sesuai dengan AD/ART, kuota 30 persen perempuan tidak terpenuhi,” tutupnya. (red).
