KARAWANG-Bungkamnya pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang dan Inspektorat Kabupaten Karawang ketika dimintai klarifikasi perihal kinerjanya ‘melehoy’ disesalkan Sekretaris Komisi I DPRD Karawang, Khoerudin.
“Kok bisa sih Kadis DPMD dan Kepala Inspektorat bungkam? Kan mereka yang harus tahu mana desa yang bermasalah dan desa yang benar, karena itu memang sudah menjadi tugas dan fungsi kedua OPD yang mengawasi anggaran desa,” katanya kepada delik.co.id, Senin (10/3/2025) pagi.
Ia mengingatkan kepada dua OPD tersebut bahwa ada beberapa contoh desa yang ada di Dapil 1 Karawang yang menurut pengawasan dan pengetahuan diirnya ada yang tidak sesuai antara laporan dengan realisasi pembangunan di desa tersebut.
“Maka dengan itu saya tekankan kepada dua OPD yang bertanggung jawab atas penyerapan anggaran di desa tersebut untuk melakukan monev dan menahan pencairan anggaran dana desanya tahun sekarang (tahun 2025),” tandasnya.
Baca juga : Kinerja Dinilai Melehoy, DPRD Karawang ‘Tampar’ Inspektorat dan DPMD, Minta Dibubarkan
Sebelumnya diberitakan DPRD Kabupaten Karawang ‘menampar’ Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD). Hal itu dipicu lantaran kinerja dua OPD tersebut dinilai melehoy kinerjanya dalam mengawasi penggunaan anggaran dana desa oleh desa se-Kabupaten Karawang.
“Selama ini ketika lakukan monitoring dan evaluasi (monev) dana desa, mereka hanya lakukan sampling dengan mengambil sekitar 80 desa dari 297 desa, sementara sisanya lebih banyak yang tidak dimonev,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Khoerudin, kepada delik.co.id, Rabu (26/2/2025).
Baca juga : Disebut Melehoy, Pimpinan Inspektorat dan DPMD Bungkam Tanggapi Kritikan DPRD Karawang
Namun sayang, ketika redaksi delik.co.id meminta tanggapan dan respon kepada Kepala DMPD Muhammad Saefullah dan Kepala Inspektorat Karawang Asip Suhendar atas kritikan DPRD Karawang, kedua pimpinan tersebut tampak kompak untuk bungkam. (red).
