KARAWANG-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si, M.M., menyoroti masih timpangnya ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Kabupaten Karawang dan Purwakarta.
Menurutnya, sejumlah kecamatan yang memiliki jumlah lulusan SMP cukup tinggi justru belum memiliki SMA Negeri, sehingga menghambat akses pendidikan lanjutan bagi generasi muda, terutama di wilayah perdesaan.
“Contoh kongkrit di Kecamatan Purwasari, Karawang, dan wilayah Persawahan di Purwakarta, sampai hari ini belum berdiri satu pun SMA Negeri. Padahal setiap tahun ada ratusan siswa lulusan SMP yang butuh akses pendidikan menengah atas yang layak dan terjangkau,” ujar Budiwanto saat diwawancarai usai kegiatan serap aspirasi masyarakat, Senin (23/6/2025).
Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X ini menyampaikan keprihatinannya bahwa minimnya sekolah negeri di daerah tersebut menyebabkan banyak siswa berprestasi dari desa harus menempuh jarak jauh ke kecamatan lain, atau bahkan tidak melanjutkan pendidikan karena alasan biaya dan keterbatasan transportasi.
“Ini bukan hanya soal bangunan sekolah, tapi soal keadilan dan masa depan anak-anak kita. Mereka berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara seperti anak-anak di kota,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahap kedua yang segera berlangsung, dan menegaskan pentingnya menjaga transparansi serta kejujuran dalam proses seleksi tersebut.
“SPMB harus jadi ruang kompetisi yang sehat dan adil. Jangan sampai anak-anak desa yang punya prestasi tersingkir hanya karena jarak tempat tinggal atau karena praktik titip-menitip yang melanggar prinsip keadilan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Jabar akan mendorong agar pembangunan SMA Negeri di wilayah-wilayah yang belum terlayani dimasukkan dalam prioritas program Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan.
“Kami akan perjuangkan melalui pokok-pokok pikiran dewan. SMA Negeri harus hadir di kecamatan yang memang sangat membutuhkannya. Ini bagian dari pemerataan pembangunan dan investasi SDM jangka panjang,” ucap Budiwanto.
Terakhir, ia mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya proses penerimaan siswa baru dan aktif melaporkan jika menemukan praktik-praktik yang menyimpang dari aturan, dan senapas dengan harapan Gubernur Jawa Barat.
“Pendidikan adalah hak setiap anak, bukan hak eksklusif. Kami berharap agar proses SPMB bersih dan berpihak pada mereka yang memang layak,” pungkasnya. (red).
