KARAWANG-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar X (Karawang–Purwakarta), H. Budiwanto, S.Si, M.M.,berdialog dengan Pengurus BiPeka (Bidang Perempuan dan Keluarga) DPD PKS Karawang dalam program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jumat (23/1/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk membahas peran keluarga dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, H. Budiwanto menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak bisa dilepaskan dari ketahanan pangan. Menurutnya, keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, salah satunya melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah.
“Ketahanan keluarga harus ditopang oleh ketahanan pangan. Salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan integrated farming di halaman rumah, meski dengan lahan terbatas,” ujar mantan Ketua DPD PKS Karawang ini.
Ia menjelaskan, konsep integrated farm skala rumah tangga dapat berupa kombinasi sederhana antara tanaman sayur, ternak kecil, dan perikanan, yang saling terintegrasi dan berkelanjutan. Selain mencukupi kebutuhan gizi keluarga, pola ini juga dapat menekan pengeluaran rumah tangga dan bahkan membuka peluang ekonomi tambahan.
H. Budiwanto menilai, peran perempuan dan keluarga sangat sentral dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Karena itu, sinergi dengan BiPeka menjadi penting sebagai ujung tombak edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas keluarga.
“Perempuan adalah manajer keluarga. Jika diberi pengetahuan dan dukungan yang tepat, keluarga bisa menjadi benteng pertama ketahanan pangan dan ketahanan bangsa,” tambahnya.
Pengurus BiPeka menyambut baik silaturahmi tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendorong program-program pemberdayaan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan pekarangan dan pola hidup mandiri.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir gerakan nyata ketahanan keluarga berbasis rumah tangga yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (red).
