KARAWANG-Abrasi kembali menghantam wilayah pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kali ini, gelombang laut menggerus kawasan pantai di Pantai Pisangan Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, menyebabkan belasan rumah warga rusak ringan hingga terancam roboh.
Menyikapi kejadian bencana alam berupa abrasi yang kembali menimpa warga di sepanjang pesisir pantai utara Karawang, LBH CAKRA berpandangan bahwa persoalan tersebut harus menjadi bahan pemikiran bersama antara warga dengan pemerintah, beserta pihak-pihak yang yang juga mendapatkan manfaat dan mengelola kekayaan laut Karawang.
“Manusia sering kerepotan dalam menangani bencana yang berasal dari alam. Tapi bukan berarti harus menyerah tanpa ikhtiar. Perlu keseriusan dari berbagai pihak untuk meminimilasir kerugian yang disebabkan oleh bencana alam. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri dan hanya sekedar bersifat sporadis insidentil. Semua stakeholder perlu duduk bersama dan berdiskusi untuk langkah yang berorientasi jangka panjang,” kata Direktur Eksekutif LBH Cakra, Dadi Mulyadi, S.H., dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi delik.co.id, Kamis (19/6/2025) siang.
Menurut Dadi, abrasi bukanlah kejadian sekali dua kali, tetapi terus berulang meski dengan bobot dampak yang berbeda-beda.
“Sebenarnya nelayan dan warga pesisir pantai sudah mampu memprediksi datangnya bencana abrasi, sebagai sebuah fenomena alam yang rutin terjadi. Tapi mereka hanya memiliki semangat bertahan hidup dan kemauan mengantisipasi sekedarnya, tanpa didukung kemampuan yang optimal,” ujar Dadi.
Dalam hal ini, sangatlah diperlukan perhatian dan upaya serius dari pemerintah sebagai tempat rakyat untuk mengadu dan berharap.
Sampai detik ini pihaknya belum melihat program-program pemerintah daerah yang fokus dan lebih permanen terkait nasib warga korban abrasi. Penanganan yang dilakukan pemerintah kebanyakan bersifat insidentil, semisal bantuan makanan dan pakaian kepada warga saat terjadi abrasi.
LBH Cakra berharap mental, orientasi program dan kultur kerja pemerintah kabupaten Karawang mulai naik level. Tidak lagi kagetan atau gehgeran atau nunggu viral dibully netizen. Bantuan logistik yang disediakan pemerintah hanya bersifat emergency/darurat. Pogram-program pembangunan lainnya semisal pembuatan pemecah ombak, reboisasi hutan mangrove, dinding penahan gelombang ataupun relokasi, sebagian berkutat di wacana, dan sebagian lainnya terkesan asal-asalan atau dalam istilah ‘ulah katingali henteu digawe teuing,’ yang artinya jangan sampai tidak terlihat tidak kerja sama sekali.
Harus diingat bahwa warga di pesisir adalah bagian tak terpisahkan dari penduduk Karawang. Perhatian Pemkab tidaklah cukup hanya berorientasi agar mereka bisa hidup, tetapi wajib dipikirkan juga tentang kehidupannya, sebab di tanah dan alam merekalah Pemkab mendapatkan penghasilan yang tidak sedikit.
“kasus dana CSR PT Jawa Satu Power yang dialokasikan pada pembangunan jalan paving blok di Tuparev merupakan satu bukti bahwa pemda kurang empati terhadap nasib dan kehidupan bagian hilir Karawang. Secara aturan positif mungkin tidak ada yang dilanggar, namun sekali lagi memperlihatkan sikap ketidakadilan Pemkab dalam prioritas pembangunan yang semestinya merata,” tutupnya. (red).
