KARAWANG-Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Karawang masa bakti 2022-2027 resmi dikukuhkan oleh Ketua PWM Jabar Prof. Ahmad Dahlan pada Minggu (13/8/2023) di Swissbel-Inn Hotel Karawang.
Banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh parpol dan aktivis yang turut menghadiri acara tersebut.
Namun sayangnya, Forkompimda di antaranya Bupati Cellica dan wakilnya H. Aep Syaepuloh tidak tampak batang hidungnya di acara tersebut.
Menyikapi absennya Bupati dan wakilnya, Sekretaris Majlis PDM Karawang, Rahadian Nurdin, menilai absennya kedua pimpinan Kabupaten Karawang di acara pelantikan PDM Karawang adalah suatu hal biasa saja dan tidak mengurangi sedikitpun kekhidmatan acara.
“Bukan masalah besar, mungkin saja mereka sedang ada giat resmi yang bentrok waktunya, kami cukup paham,” ujarnya kepada delik.co.id, Senin (14/8/2023).
“Yang penting panitia sudah menyampaikan undangan secara lisan dan surat resmi sebagai bentuk penghargaan kami terhadap ulil amri (pemerintah),” sambungnya.
Baca juga : Pengurus PDM Karawang Masa Bakti 2022-2027 Sah Dilantik, Forkopimda Absen, Ini Kata Sekda
Tetapi Rahadian mengingatkan jika ketidakhadiran mereka berdua lantaran dilatarbelakangi bumbu-bumbu logika politis, maka pihaknya sangat menyayangkan hal itu.
“Terus terang kami sangat menyayangkan, itu salah besar, keliru bersikap dan itu over thinking,” tegasnya.
“Satu lagi, sebagai sebuah Ormas, Muhammadiyah Karawang (hanya) akan bersedih jika ditinggalkan umat, tapi tak akan terganggu jika dijauhi oleh pihak-pihak yang terlalu politicking (mempolitisir),” timpalnya.
Rahadian mengulas, jika semua berani jujur untuk membongkar sejarah, maka Muhammadiyah dan NU adalah organisasi kebangsaan yang sudah berdiri lebih dahulu dibanding negara ini.
“Fakta sejarah tak bisa dibantah, Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam pendiri NKRI, jadi sejatinya para pemimpin pemerintahan bisa menghargai dan bersinergi dengan Muhammadiyah,” ucapnya.
Rahadian menjelaskan, relasi antara Muhammadiyah dengan pemerintah (harus) didasari dengan semangat kesetaraan, sinergi dan konstruktif.
“Kami siap bersama-sama dengan pemerintah untuk terlibat aktif dalam membangun masyarakat dan dengan cara kami mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat,” katanya.
Rahadian menyebutkan, Muhammadiyah sebagai rumah bagi para pencerah, maka setiap korelasi yang dibangun dengan para pihak haruslah didasari keseimbangan.
Pihaknya akan terus menjaga kultur dan nilai-nilai peradaban yang baik, di antaranya melarang pengurus inti PDM Karawang untuk terlibat di politik praktis.
“Tidak boleh rangkap jadi pengurus partai atau tim pemenangan Pilkada, meski kami tak melarang kader-kader Muhammadiyah untuk berkhidmat di parpol. Sampai kapan pun Muhammadiyah secara organisasi tidak bisa diklaim sebagai milik partai atau calon kepala daerah tertentu,” ungkapnya.
Rahadian menambahkan, kultur dan nilai-nilai baik yang dipegang kuat oleh kader Muhammadiyah inilah seyogyanya yang harus bisa dicerna oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kontestasi pemilu.
“Silakan para politisi bergerak dengan karakternya dan meyakinkan warga Muhammadiyah, namun jangan sekalipun berpikir untuk mengatur, apalagi menyeret Muhammadiyah dalam konflik perseteruan politik praktis, sebab kami berpikir bahwa kemenangan dalam pemilihan politik hanya merupakan bagian kecil dari ikhtiar mewujudkan cita-cita bersama,” tutupnya. (red).
4.5