KARAWANG-Kemandirian pangan telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap bahan pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan.
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kebijakan, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa, serta pihak swasta.
Menurut H. Budiwanto, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan terkait ketahanan pangan.
“Pemerintah daerah, termasuk pemerintah tingkat desa, harus ikut berperan aktif. Desa, misalnya, memiliki dana desa yang bisa dialokasikan untuk program-program ketahanan pangan, baik melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun pemberdayaan usaha kecil di masyarakat,” jelasnya saat mengunjungi peternak hewan unggas ayam kampung di Kecamatan Banyusari, Karawang, Minggu (26/1/2025).
Tidak hanya pemerintah, politisi PKS ini juga mengajak pihak swasta, termasuk perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), untuk berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Perusahaan swasta memiliki potensi besar melalui program bina lingkungan atau CSR yang bisa diarahkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, peternakan, perikanan, hingga kuliner,” beber legislator dari Dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta) ini.
Dengan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan swasta, ia mengaku optimis bahwa ketahanan pangan dapat dicapai. Ia pun meyakini bahwa alokasi dana yang tepat dan kolaborasi lintas sektor dapat memberikan dampak signifikan dalam membangun kemandirian pangan.
“Jika semua pihak bekerja sama, Insya Allah kemandirian pangan tidak hanya menjadi visi, tetapi juga realitas di tengah masyarakat,” tutupnya.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan, sekaligus memberdayakan masyarakat pedesaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal di Jawa Barat. (red).
