KARAWANG-Menanggapi polemik dan kekisruhan yang mencuat akibat viralnya proses rekrutmen tenaga kerja dari luar Karawang oleh PT FCC Indonesia, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., MM., mengajak seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara arif dan solutif demi menjaga iklim ketenagakerjaan yang sehat dan kondusif di wilayah Karawang.
Ia mengapresiasi langkah cepat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang yang telah memanggil pihak perusahaan untuk klarifikasi, serta menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Prinsip keadilan sosial harus dijunjung tinggi, termasuk dalam proses perekrutan tenaga kerja. Perusahaan yang beroperasi di Karawang wajib memberi prioritas kepada tenaga kerja lokal, selama kompetensi dan kualifikasinya terpenuhi,” ujarnya kepada delik.co.id, Kamis (24/7/2025) siang.
Legislator dari Dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta) ini menyayangkan adanya pernyataan dari pihak HRD PT FCC yang dianggap merendahkan kualitas SDM Karawang. Menurutnya, hal itu tidak hanya menyinggung perasaan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kurangnya empati dan pemahaman terhadap potensi lokal.
“Karawang memiliki SDM yang potensial dan terus berkembang. Perlu ada ruang kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, bukan malah melemahkan semangat mereka,” tegas anggota Komisi II yang membidangi ekonomi dan ketenagakerjaan ini.
Ketua DPD PKS Karawang ini menegaskan bahwa upaya membangun iklim industri yang sehat tidak bisa hanya berpihak kepada efisiensi perusahaan semata. Harus ada keberpihakan terhadap warga sekitar, termasuk dalam hal kesempatan kerja.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing emosi dan tetap mengedepankan cara-cara yang santun dan konstitusional dalam menyampaikan aspirasi.
“Pemerintah daerah bersama DPRD akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap praktik ketenagakerjaan. Namun masyarakat juga harus tetap tenang dan percaya pada mekanisme penyelesaian yang ada. Kita ingin masalah ini diselesaikan secara adil dan beradab,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, ia mendorong perusahaan-perusahaan di Karawang agar lebih terbuka dalam menjalin komunikasi dengan warga dan pemerintah setempat, serta menjadikan keberadaan mereka sebagai bagian dari pembangunan daerah, bukan justru menciptakan jarak sosial.
“Industri dan masyarakat lokal harus menjadi mitra, bukan pihak yang saling curiga. Komitmen terhadap tenaga kerja lokal tidak boleh hanya menjadi jargon, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang nyata,” pungkasnya. (red).
