KARAWANG-Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh pada Kamis (21/3/2024) menggelar rotasi mutasi PNS. Sejak jabat Bupati Karawang definitif pada Desember 2023, H. Aep telah lakukan rotasi mutasi PNS sebanyak tiga kali.
Mseki sudah tiga kali lakukan rotasi mutasi, tetapi masih terdapat kekosongan pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Hal inilah yang kemudian mendapat kritikan dari sejumlah kalangan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Pipik Taufik Ismail, turut melontarkan kritikannya melalui delik.co.id.
Baca juga : Tidak Ada Lagi Kesempatan, Bupati H. Aep Dinilai Gagal Dalam Rotasi Mutasi Pejabat PNS
Menurut Kang Pipik, sapaan akrabnya, sejumlah OPD yang cukup kental dan berwarna (besar anggarannya) contohnya Dinas PUPR dan Dinas PRKP, Dinsos dan Disdikpora masih dibiarkan kosong pimpinannya (kepala dinas).
“Ada beberapa dinas yang masih kosong pimpinannya, ada sekitar enam dinas. Saya cukup prihatin, berarti belum maksimal untuk menempatkan sosok mumpuni untuk menduduki enam jabatan eselon 2, sementara dinas-dinas yang kosong itu dinas yang strategis dalam hal insfratruktur, bantuan sosial yang sasarannya langsung ke masyarakat Karawang,” ujarnya yang juga Ketua DPC PDI-P Karawang ini.
Selain itu, selama dirinya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang, khususnya sekarang duduk di Komisi I, belum pernah pihak eksekutif mengajak diskusi dengannya perihal kebijakan rotasi mutasi.
Baca juga : Bongkar Pasang Tujuh Pejabat Eselon II Jelang Pilkada 2024
Kang Pipik memang mengakui DPRD Karawang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan siapa saja yang duduk sebagai pimpinan di OPD, tetapi paling tidak sebagai mitra kerja OPD sebaiknya DPRD Karawang diajak diskusi untuk dimintai pendapatnya.
“Karena mungkin kami kiranya bisa kasih masukan, setidaknya para dewan juga mengetahui dengan melihat dan mendengar siapa saja yang sekirang kami bisa kasih masukan yang layak jadi pimpinan OPD. Saya tidak melihat ada budaya seperti itu, enggak tahu juga kalau di daerah lain. Meski dewan tidak ada hak, tapi alangkah bijaksananya kalau eksekutif itu ajak diskusi legislatif soal rotasi mutasi,” tutupnya. (red).
