KARAWANG-Ketua Dewan Pendiri LBH Baruterang, Endang Hermawan, menilai positif sekali dengan ditempatkannya peningkatan sumber daya manusia dalam Musrenbang RPJMD 2021-2026 yang dilaksanakan di Resinda hotel pada Rabu (9/6/2021).
“Dengan pembangunan SDM, maka pemerintah daerah dianggap konsen untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Karawang di masa yang akan datang,” kata pria Kang Her sapaan akrabnya dalam keterangan tertulisnya kepada delik.co.id, Kamis (10/6/2021).
Namun demikian, Kang Her juga menyayangkan lantaran dalam Musrembang RPJMD ini tidak ada pembangunan zona ekonomi di jalur Pantura, padahal jalur ini bisa dikembangkan menjadi daerah zona industri di daerah pesisir Karawang.
“Pemda Karawang bersama DPRD bisa saja melakukan perubahan tata ruang dan alih fungsi lahan untuk pengelolaan jalur pantura khususnya pesisir pantai utara agar bisa dikembangkan menjadi zona industri, hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jalan tol Jakarta, Bekasi, Karawang lintas utara,” ungkapnya.
Menurutnya, banyak sektor industri yang nantinya bisa dibangun disana menyesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Karawang disepanjang pesisir pantai utara, misalkan saja pabrik pengolahan perikan, pertanian, makanan ringan, kami meyakinan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di daerah jalur pantura.
Lebih lanjut Kang Her menjelaskan, dengan adanya pembangunan zona industri di pesisir Pantura Karawang akan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
“Hal ini jangan terus diabaikan oleh Pemda Karawang, agar investasi lebih mudah masuk pihak keamanan bisa menjamin para investor aman dari ganguan premanisme untuk berinvestasi di jalur Pantura Karawang,” pungkasnya.
Sebelumnya, H. Asip Suhendar sebagai ketua pelaksana Musrenbang yang juga selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Karawang menyampaikan hasil dari Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Karawang sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.
1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif;
3. Lingkungan hidup yang berkelanjutan, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
5. Penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. (red).
4.5