KARAWANG-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum telah menggelontorkan anggaran puluhan miliaran rupiah untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI) dalam bentuk turap yang setiap titiknya menelan anggaran Rp195 juta di wilayah Karawang dan Purwakarta.
Mirisnya, untuk wilayah Kabupaten Karawang, khususnya di Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan, diduga dikerjakan asal-asalan dan melenceng dari rencana anggaran belanja (RAB).
Seperti turap yang dikerjakan oleh Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3AI) Gunungsari di Kampung Pagelaran, Desa Mulangsari, Kecamatan Pangkalan dan di Kampung Cilaksana, Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, serta di Kampung Ciputri, Desa Cintawargi, Kecamatan Tegalwaru
Parahnya pengerjaan proyek turap tersebut mendapat sorotan dari Ketua Serikat Tani Karawang (Setakar), Deden Sofyan.
Baca juga : J.P.K.P Karawang Dorong APH Usut Tuntas Dugaan Bancakan P3TGAI
Deden mempertanyakan kinerja tenaga pendamping masyarakat (TPM) dan pengawas dalam proyek pekerjaan tersebut. Deden pun memaparkan hasil pantauan di lapangan dengan banyaknya temuan dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh GP3A ini.
Di antaranya, proyek tersebut terkesan tidak terencana secara baik, hal itu terbukti adanya turap lapis, seperti proyek turap di Kampung Pagelaran, Desa Mulangsari, Kecamatan Pangkalan.
“Padahal masih ada saluran sekunder lain yang belum diturap, kenapa yang sudah diturap, diturap lagi dan itu akan menggangu dan mempersempit aliran air, ” kata Deden kepada delik.co.id, Jumat (21/5/2021).
“Kue lapis enak di makan, turap lapis enggak enak dipandang,” timpalnya sambil berkelakar.
Deden pun memaparkan dugaan ada kesengajaan dalam proyek ini yang melenceng dari RAB hal ini berdasarkan temuan di lapangan, di antaranya di papan informasi proyek tidak memuat panjang dan tinggi turap dan bahkan di lokasi lain tidak ada pemasangan papan informasi proyek.
Baca juga : LSM Korek Siap Adukan Dugaan Bancakan Proyek BBWS Citarum ke APH
“Padahal papan informasi penting, agar publik mengetahuinya sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, adanya kedalaman galian pondasi yang dangkal dan turap kampak. Padahal kedalaman pondasi turap merupakan salah satu yang menentukan kekuatan turap di samping material yang digunakan.
“Dalam proyek ini diduga kedalaman pondasi kurang, sehingga jika dasar sungai dan aliran tergerus turap akan menggantung akhirnya roboh,” bebernya.
Bahkan ditemukan turap kampak, yaitu turap yang lebar pondasinya lebih kecil dari pada turap atas, biasanya dikerjakan bila tinggi tanah samping lebih tinggi atau sama tingginya dengan turap.
“Untuk pondasi hanya dipasang satu batu belah dan turap menyandar ke tanah samping, dengan lebar atas turap mengikuti ukuran seperti turap di Kampung Ciputri, Desa Cintawargi, Kecamatan Tegalwaru,” jelasnya.
Deden juga menemukan ada proyek turap potensi merusak lingkungan. Setiap proyek pasti ada anggaran untuk belanja material seperti batu dan pasir.Namun proyek turap di Kampuing Cilaksana, Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, pelaksana mengambil matrial batu dan pasir di lokasi.
“Padahal manfaat batu di sungai adalah menahan arus deras air mengalir agar dasar sungai tidak tergerus. Dan fungsi batu di tanah miring sebagai pakunya tanah agar tidak longsor. Hal itu semua seolah-olah dibiarkan oleh TPM maupun pengawas,” tandasn ya.
Sementara itu, Ketua GP3AI Gunugsari, Dasmun, sulit ditemui delik.co.id. Telah dua kali delik.co.id menyambangi ke lokasi proyek untuk memintai klarifikasi namun yang bersangkutan selalu tidak ada di lokasi. (den/red).
