KARAWANG-Kesemrawutan pelayanan Bank BJB Cabang Karawang mencuat ke publik berawal dari keluhan seorang ahli waris nasabah (RE), ia mengaku mengalami kesulitan dalam proses meminta data dan informasi terkait pinjaman atas nama almarhum ayahnya (ES) di bank tersebut.
RE mengatakan, permintaan data rincian pinjaman, termasuk sisa kewajiban, bunga, hingga histori pembayaran, tidak mudah diakses.
Ia mengaku harus melalui proses berulang, permintaan tidak segera ditanggapi oleh pihak Bank. Permintaan RE baru diberikan setelah adanya konfirmasi dari awak media.
Selain sulitnya akses informasi, diduga pihak Bank BJB Cabang Karawang pernah memasang papan plang penjualan aset almarhum ES padahal tidak kesepakatan atau persetujuan dari ahli waris
Menyikapi informasi tersebut, Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), Andri Kurniawan menyesalkan sikap yang entah diduga dilakukan oleh oknum, atau memang manajemen Pimpinan Cabang (Pincab) BJB yang ruwet dan rumit.
“Seharusnya Bank BJB yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang merupakan bank umum devisa dan perusahaan publik (Tbk) yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Dimana Bank ini dimiliki secara kolektif oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten tidak harus terjadi permasalahan yang dialami oleh RE,” kata Andri kepada delik.co.id, Selasa (28/4/2026).
Ia menegaskan, masalah ini jangan berlalu begitu saja meski setelah masalah RE selesai. Tetapi harus ada evaluasi menyeluruh terhadap manajemen BJB Cabang Karawang. Khususnya oleh Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi). Karena berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) April 2025, Gubernur Jawa Barat berperan sebagai pemegang saham pengendali sebesar 36 persen saham.
“Selain tidak sesuai dengan slogan Tanda Mata Untuk Negeri, masalah ini juga tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan regulasi perlindungan konsumen. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Gubernur Jawa Barat sekarang selalu berupaya untuk memberikan akses kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat,” tegasnya.
Masih kata Andri,pihaknya akan mendesak Gubernur Jabar agar segera meminta Komisaris BJB supaya mengevaluasi jajaran management BJB Cabang Karawang.
“Kemudian dalam waktu dekat, LMP akan gelar forum audiensi dengan jajaran Cabang BJB Karawang. Persoalan yang terjadi disebabkan oleh terduga oknum, atau memang ada alur birokrasi yang ribed di Bank BUMD milik Jawa Barat ini,” pungkasnya. (red).
