KARAWANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar Sidang Paripurna dengan agenda memberikan Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Gedung Paripurna DPRD, Rabu (27/8/2025).
Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin didampingi oleh Wakil Ketua II Tatang Taufik dan Wakil Ketua III Dian Fahrud Jaman dan dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karawang serta sejumlah para undangan, di antaranya Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Amanat Golkar DPRD Kabupaten Karawang menyampaikan pandangan akhirnya atas APBD Perubahan TA 2025.
Berikut pandangan akhir Fraksi Amanat Golkar :
1. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan strategi optimalisasi pendapatan intensifikasi dan ekstensifikasi. dengan adanya undang-undang HKPD maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk merencanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kondisi dilapangan dan dilengkapi dengan data yang berbasis digitalisasi.
3. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan penyerahan fasos fasum perumahan sehingga tidak memperlambat proses usulan pembangunan di wilayah perumahan.
4. Fraksi Amanat Golkar meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup lebih meningkatkan pelayanan dalam pengeloaan persampahan dengan strategi yang lebih inovatif. selain itu dinas lingkungan hidup lebih mengoptimalkan fungsi TPST dan TPS3R yang tersebat di 30 kecamatan.
5. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah milik pemerintah karena pada hari ini masih banyak di temukan aset tanah yang statusnya belum bersertifikat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang berpotensi gugatan.
6. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan revitalisasi pembangunan puskesmas dan meningkatkan status 50 puskesmas menjadi blud yang dapat memberikan pelayanan DTP dan Poned sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa di optimalkan di tingkat puskesmas.
7. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk membuat data base jalan, drainase, dan bangunan milik pemerintah daerah yang berbasis digital, sehingga dalam proses perencanaan ada basis data yang jelas sesuai dengan kebutuhan skala prioritas dilapangan sehingga pembangunan bisa lebih efektif, transaparan dan akuntable.
8. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan penerangan jalan umum di ruas jalan prioritas yang rawan kecelakaan, selain itu kegiatan pemeliharaan pju tersebut harus dilakukan monitoring dan evaluasi PJU secara rutin supaya semua PJU dapat terpantau dengan baik.
9. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi pihak ketiga yang melakukan pembangunan rutilahu yang mendapat temuan BPK cukup signifikan.
10. Fraksi Amanat Golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang melibatkan OPD lintas sektoral untuk mengurangi angka pengangguran terbuka karena sektor formal di kawasan industri tidak bisa mengakomodir angka pengangguran yang terus meningkat di Kabupaten Karawang.
11. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk membentuk BUMD pasar dalam rangka mengoptimalkan potensi retribusi pasar yang selama ini masih sangat kurang, selain itu Fraksi Amanat Golkar menolak untuk pembangunan pasar dengan konsep BOT.
12. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan honorer menjadi P3K dengan melakukan kajian kebutuhan formasi yang lebih proporsiponal dan berkeadilan karena hari ini masih banyak honorer yang sudah mengabdi belasan tahun dan belum di angkat menjadi P3K.
13. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada Disdikpora untuk meningkatkan kesejahteraan honorer dengan skema peningkatan anggaran PMMS di sekolah.
14. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah supaya ada keberpihakan terhadap pembangunan di pondok pesantren, madrasah, pendidikan agama lain dan sekolah swasta jangan sampai ada diskriminatif terhadap pendidikan agama dibawah Kementrian Agama.
15. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan destinasi wisata yang menjadi potensi pendapatan asli daerah yang selama masih perlu banyak dievaluasi terutama yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.
16. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor pertanian karena Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi nasional seharus peran dinas pertanian harus lebih memahami dan memperjuangkan kebutuhan para petani sampai kepemerintah pusat, selain itu Dinas Pertanian Karawang harus mempunyai kalender masa tanam yang baku sehingga kebutuhan air dan pupuk dapat di maping dengan baik.
17. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan anggaran di triwulan ke-2, sehingga serapan anggaran pemerintah daerah bisa lebih siginifikan dan meminimalisir potensi Silpa di akhir tahun.
18. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan BUMD yang ada di Kabupaten Karawang lebih professional, transparan dan akuntable. Hal ini bertujuan supaya potensi pendapatan dari deviden BUMD dapat dioptimalkan dan kejadian di PD Petrogas tidak terjadi di BUMD yang lain.
19. Fraksi Amanat Golkar mendorong kepada pemerintah daerah untuk menekan Silpa setiap tahun anggaran dan memberikan laporan Silpa isi dan Silpa kosong kepada DPRD Karawang secara transparan. (red).
