KARAWANG-Sejak pekan terakhir, aksi demonstrasi yang berujung rusuh ‘pecah’ di sejumlah wilayah Indonesia. Bahkan aksi tersebut telah menelan beberapa korban jiwa yang tidak bersalah.
Aksi masyarakat menyampaikan pendapat baik secara lisan atau tulisan di ruang-ruang publik, seutuhnya di jamin oleh konstitusi, terlebih para pendiri bangsa telah bersepakat menjadikan demokrasi sebagai sistem politik.
“Artinya warga Indonesia sudah terbiasa hidup di bawah atmosfer sistem demokrasi, dimana ruang perbedaan pendapat menjadi hal wajar, begitu juga ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi politiknya,” kata pengamat politik dan akademisi UNSIKA, Dr. Gili Argenti, kepada delik.co.id, Minggu (31/8/2025) pagi.
Hanya perlu digarisbawahi, sebut Gili, sistem demokrasi juga mengharuskan ruang aspirasi menyampaikan pendapat, harus dilakukan secara damai, tidak boleh aksi demonstrasi menjadi anarkis mengancam hak hidup dan membahayakan keselamatan sesama warga.
“Hati-hati aksi provokatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa saja menunggangi aksi damai, sehingga berujung aksi anarkis,” ujarnya mengingatkan kepada semua warga yang berdemo untuk tetap damai dan tidak terpancing hasutan.
Menurutnya, aksi demonstrasi diberbagai kota beberapa hari ini, dipicu oleh kemarahan publik atas tontonan diperlihatkan wakil rakyat di gedung parlemen, dan kebijakan pemberian tunjangan sangat fantastis. Disaat masyarakat belum sepenuhnya pulih secara ekonomi, dari dampak pandemi Covid 19, beberapa tahun lalu. Perlau adanya sikap empati dari para penyelenggara negara, agar sikap dan tutur kata mereka tidak menyakiti publik.
Belum lagi masyarakat melihat tugas dan peran parlemen belum maksimal dilakukan, salah satunya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset bagi para koruptor, yang berlarut-larut belum diputuskan sebagai undang-undang.
Ditambah adanya korban jiwa dari seorang driver ojek online yang meninggal ditabrak mobil aparat, ketika menangani aksi demonstrasi kemarin, dampaknya kemarahan publik kian membesar.
“Harapannya, hari-hari kedepan, semoga para penyelenggara negara bisa belajar dari peristiwa ini, ada intropeksi dan otokritik dari dalam, bahwa sebagai wakil rakyat mereka harus bertindak, berempati, dan bersuara sesuai dengan masyarakat yang mereka wakili, tidak boleh mereka bertindak di luar koridor itu, karena mereka sudah memilih pilihan menjadi wakil rakyat, dan masyarakat sudah memilih mereka, jadi bertindaklah secara bijaksana,” ulasnya.
Begitu juga pemerintah (eksekutif) seharusnya bisa memetik pelajaran dari peristiwa terjadi beberapa hari ini, agar lebih peka dan empati pada kebutuhan masyarakat, buatkan berbagai kabijakan yang seutuhnya pro pada masyarakat.
“Bagi masyarakat yang menyuarakan aspirasinya, bisa menyampaikan aspirasi secara damai, dan para aparat bertugas di lapangan jangan juga bertindak berlebihan, semuanya harus dilakukan secara terukur,” tutupnya. (red).
