KARAWANG-Peristiwa dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan warga di Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang akibat konsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar insiden biasa.
Hal itu disampaikan Pengamat Pendidikan dan Sosial Karawang Irwan Taufik kepada delik.co.id, Senin (20/4/2026).
Menurut Irwan, insiden tersebut merupakan alarm keras bahwa ada kelalaian serius dalam sistem pengelolaan pangan publik. Fakta bahwa dapur SPPG Telagamulya 2 hanya ditutup sementara justru memunculkan pertanyaan besar, apakah nyawa rakyat hanya dihargai dengan evaluasi administratif?
“Secara hukum, kejadian ini tidak bisa dipandang ringan. Dugaan kelalaian yang mengakibatkan gangguan kesehatan massal berpotensi masuk dalam ranah pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang kelalaian yang membahayakan keselamatan orang lain,” tegas Irwan yang juga pendiri Binamuda Foundation.
Jika terbukti ada unsur kesengajaan, lanjutnya, pengabaian standar, atau manipulasi bahan pangan, maka sanksi tegas—bahkan pencabutan izin permanen—harus dijatuhkan. Penutupan sementara tanpa kejelasan sanksi hanya akan menjadi preseden buruk.
Irwan menegaskan, dari sisi moral, ini adalah kegagalan yang menyentuh hati nurani. Program MBG sejatinya ditujukan untuk membantu kelompok rentan—balita, ibu menyusui, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka yang seharusnya dilindungi malah menjadi korban.
“Ini bukan sekadar kelalaian teknis, ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah kemanusiaan,” ujarnya.
Dalam perspektif agama, menjaga keselamatan jiwa adalah prinsip utama. Memberikan makanan yang tidak layak konsumsi hingga membahayakan kesehatan orang lain merupakan perbuatan yang tidak hanya berdampak duniawi, tetapi juga memiliki konsekuensi moral dan spiritual yang berat. Tidak ada pembenaran bagi pihak mana pun yang bermain-main dengan kebutuhan dasar manusia.
Ia mendesak agar pemerintah daerah (Satgas MBG) juga tidak bisa lepas tangan. Pengawasan terhadap standar operasional, kualitas bahan pangan, hingga distribusi harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
Jika pengawasan hanya bersifat formalitas, maka kejadian serupa hanya tinggal menunggu waktu. Evaluasi harus transparan, terbuka ke publik, dan diikuti dengan tindakan nyata—bukan sekadar pernyataan normatif.
“Penutupan sementara adalah langkah setengah hati. Dalam situasi seperti ini, langkah yang lebih tegas adalah penutupan total operasional SPPG yang bermasalah, disertai audit menyeluruh dan penindakan hukum jika ditemukan pelanggaran. Ini penting bukan hanya sebagai bentuk keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai efek jera bagi seluruh pengelola SPPG lainnya agar tidak bermain-main dengan program strategis negara,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kepercayaan publik adalah hal yang mahal. Sekali rusak, tidak mudah dipulihkan. Jika negara serius ingin menjadikan MBG sebagai program unggulan, maka standar keamanan pangan harus ditempatkan di level tertinggi—tanpa kompromi.
“Binamuda Foundation menegaskan, keselamatan rakyat tidak boleh dinegosiasikan. Jika ada yang lalai, maka konsekuensinya harus tegas—bukan sementara, tapi tuntas tutup total,” pungkasnya. (red).
