KARAWANG-Aksi unjuk rasa masyarakat Karawang Selatan bersama mahasiswa di depan Kantor DPRD Kabupaten Karawang saat berlangsungnya Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-393 Kabupaten Karawang beberapa hari lalu masih menjadi sorotan di media sosial.
Sejumlah unggahan mahasiswa Karawang di media sosial TikTok kembali membahas kehadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM dalam aksi tersebut.
Dalam salah satu unggahannya, seorang mahasiswa yang mengaku hadir langsung dalam aksi pada Senin (14/9/2026) menyampaikan permintaan maaf sekaligus kritik terhadap Dedi Mulyadi.
“Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Saya menyesal karena tidak mengkritik KDM lebih keras lagi,” sindir mahasiswa tersebut dalam video yang diunggah di media sosial.
Ia menilai kehadiran KDM dalam aksi tersebut belum menjawab persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat Karawang Selatan.
Menurutnya, saat berada di tengah massa aksi dan mendapat sorotan kamera, Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah janji untuk membantu menyelesaikan persoalan yang disampaikan masyarakat.
Namun, mahasiswa tersebut mempertanyakan tindak lanjut dari tuntutan yang disebut akan dituangkan dalam bentuk dokumen untuk ditandatangani.
“Ketika tuntutan itu dibuat untuk ditandatangani, KDM justru kabur dan hilang entah ke mana,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat Jawa Barat agar tetap kritis terhadap setiap persoalan di daerah dan tidak hanya mengandalkan kehadiran pejabat dalam sebuah aksi.
“Jangan mudah percaya apabila permasalahan-permasalahan di daerah kalian ada. Karena menurut saya KDM berulang kali hanya mencari panggung dan hanya hadir, tetapi masalahnya tidak terselesaikan,” ujarnya.
Di akhir video, mahasiswa tersebut juga melontarkan pertanyaan mengenai anggaran yang disebutnya sebagai “banzer” yang dikeluarkan oleh KDM.
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menjelaskan bahwa dirinya memang telah menerima perwakilan masyarakat yang melakukan aksi terkait persoalan kerusakan Jalan Badami-Loji.
Ia mengatakan, persoalan kerusakan jalan tersebut bukan persoalan baru dan telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurutnya, sejak dirinya memimpin Jawa Barat, pemerintah provinsi telah melakukan sejumlah langkah perbaikan, termasuk terhadap jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan.
“Rusaknya Jalan Badami-Loji itu sudah lama, mungkin tahunan ke belakang. Semenjak saya memimpin, kami langsung melakukan perbaikan. Di tahun pertama kami sudah melakukan perbaikan, termasuk jembatan yang roboh,” kata KDM dalam keterangannya yang diunggah di akun medis sosialnya.
Ia menambahkan, saat ini terdapat dua sumber anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di kawasan tersebut.
Pertama, anggaran yang bersumber dari Dana Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp48 miliar. Kedua, anggaran yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp17 miliar. Menurut Dedi, kedua proyek tersebut saat ini sedang berjalan.
Namun, ia menilai persoalan kerusakan jalan tidak cukup hanya diselesaikan melalui pembangunan dan pengalokasian anggaran. Sebab, menurutnya, terdapat aktivitas kendaraan bertonase tinggi yang berpotensi kembali merusak infrastruktur jalan.
KDM menyoroti kendaraan pengangkut material dari Sukabumi menuju salah satu perusahaan semen di kawasan tersebut yang disebutnya menggunakan truk dengan tonase tinggi.
Ia juga menyinggung kendaraan pengangkut semen yang melintas menuju Karawang Barat dan menggunakan Jembatan Tarum Barat.
“Kalau setiap hari pengangkut bahan material dari Sukabumi ke PT Jusin menggunakan truk dengan tonase yang sangat tinggi, pasti merusak jalan,” ujarnya.
Ia juga menyebut kendaraan pengangkut semen yang melintas melalui Jembatan Tarum Barat berpotensi memberikan beban terhadap jembatan tersebut.
KDM memperkirakan, tanpa penanganan terhadap sumber persoalan, pemerintah dapat terus mengeluarkan anggaran besar untuk memperbaiki jalan yang kembali mengalami kerusakan.
”Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang akan dialirkan ratusan miliar dalam setiap tahun hanya untuk mengurus jalan yang dilewati satu perusahaan pabrik semen,” katanya.
KDM mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana bertemu dengan pihak perusahaan pada Rabu (16/9/2026) setelah dirinya menyelesaikan agenda di Bekasi.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jabar disebut akan menawarkan sejumlah opsi kepada perusahaan.
Pertama, perusahaan diminta ikut bertanggung jawab meningkatkan kualitas jalan yang digunakan untuk aktivitas kendaraan mereka.
Kedua, perusahaan dapat membangun akses atau gerbang tol sendiri sehingga aktivitas kendaraan tidak lagi sepenuhnya menggunakan jalan umum.
Ketiga, perusahaan diminta menurunkan tonase kendaraan agar tidak memberikan beban berlebih terhadap jalan.
”Kalau seluruh opsi ini tidak diikuti, Pemprov Jabar akan mengambil tindakan yang tegas kepada perusahaan tersebut,” tegas Dedi.
Sementara itu, kritik mahasiswa dan penjelasan Gubernur Jawa Barat tersebut menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang mengenai penanganan persoalan Jalan Badami-Loji.
Di satu sisi, mahasiswa mempertanyakan tindak lanjut tuntutan masyarakat dalam aksi. Di sisi lain, Dedi Mulyadi menyatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan melakukan pembangunan, sekaligus menyoroti aktivitas kendaraan bertonase tinggi yang menurutnya menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani. (man/red).
