KARAWANG-Dampak politik dari kenaikan harga BBM tentunya bisa berdampak kepada elektabilitas partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan pengamat politik, Gili Argenti, M.Si., kepada delik.co.id, Sabtu (3/9/2022) menanggapi dampak politik paska kenaikan harga BBM.
“Meski kita telah mendapatkan informasi bahwa kenaikan BBM tidak terelakkan untuk menyelamatkan APBN. Tetapi bila koalisi partai-partai pemerintahan tidak bisa menjelaskan atau merasionalisasi kenaikan BBM secara objektif ke konstituen dan masyarakat, bisa jadi citra mereka akan mengalami penurunan. Terutama di kalangan kelompok masyarakat yang tidak puas atas kebijakan kenaikan BBM,” ucapnya.
Kandidat doktor ilmu politik dari Unpad ini menjelasksan, bagi pemerintahan Jokowi sendiri, dampak politiknya tidak terlalu besar, mengingat koalisi pemerintah di parlemen sangat kuat.
Baca juga : Pemerintah Resmi Naikan Harga BBM, PKS Karawang : Tidak Tepat Saat Ini dan Tidak Logis Alasannya!
“Penolakan mungkin ada, tetapi hanya disuarakan partai oposisi dan kekuatan oposisi di parlemen tidaklah signifikan,” ulasnya.
Sepertinya, sambung dosen Fisip Unsika ini, kenaikan BBM tidak akan mendapatkan resistensi kuat dari para politisi parlemen kalau melihat begitu solidnya koalisi politik dibangun pemerintah selama ini.
Tetapi, kemungkinan kelompok masyarakat sipil yang dikenal kritis terhadap pemerintahan Jokowi, tentunya akan melakukan penolakan terkait kenaikan BBM, dalam sistem demokrasi sah-sah itu saja dilakukan, asal penolakan disampaikan secara damai dan konstitusional. Sistem demokrasi menjamin hak masyarakat untuk berbeda pendapat dengan pemerintah.
“Terakhir, kita tentunya harus melakukan pengawalan serta pengawasan ketat, terkait kompensasi batuan dana dari pemerintah atas kenaikan BBM kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi, berupa pemberian subsidi langsung agar kompensasi itu tepat sasaran, betul-betul dapat menyasar kepada masyarakat membutuhkan,” tutupnya. (red).
4.5