KARAWANG-Tiga parpol besar di Karawang, Gerindra Nasdem dan PKS, sepakat bakal mengusung petahana H. Aep Syaepuloh sebagai bakal calon bupati di Pilkada Karawang, kesepakatan itupun di deklarasikan di Resinda Hotel, Jumat (24/5/2024).
Deklarasi koalisi tiga parpol tersebut mendapat tanggapan dari pengamat politik Karawang, Gili Argenti, M.Si.
Menurut dosen FISIP Unsika ini, dalam kontestasi Pilkada Karawang memang meniscayakan terbentuknya koalisi yang melibatkan partai-partai, bila tidak ada satu partai yang tidak bisa mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya sendiri, disebabkan terbentur oleh aturan mengenai suara ambang batas parlemen di daerah.
“Koalisi partai yang mengusung petahana ini, sudah mewakili dua arus besar narasi ideologi di Indonesia, yaitu nasionalis dan Islam, dimana Gerindra serta Nasdem menjadi representasi kelompok nasionalis dan PKS dikenal menjadi ceruknya kelompok Islam, khususnya kalangan modernis,” ucap kandidat doktor ilmu politik Unpad ini kepada delik.co.id, Sabtu (25/5/2024).
Gili mengatakan, terbentuknya koalisi parpol itu semoga bisa mematik atau memicu terbentuknya koalisi lain, dengan mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakilnya, sehingga dari jauh-jauh hari masyarakat Karawang bisa menelusuri rekam jejaknya, sebagai salah satu bahan pertimbangan ketika memberikan suara di bilik suara nanti.
Namun ia mengingatkan koalisi Gerinda, Nasdem, dan PKS tentunya masih memiliki PR yang harus segera dituntaskan, mengenai siapa figur yang akan mendampingi petahana sebagai calon wakil kepala daerah.
“Tentunya pemilihan (cawabup) ini mempertimbangkan popularitas dan elektabilitas sang calon, serta bisa diterima oleh semua anggota koalisi, agar ketika kontestasi terjadi mesin politik masing-masing partai bisa berkerja secara maksimal, tidak ada arus penolakan dari pengurus atau kader partai,” ungkapnya.
Dosen yang aktif menulis dan menjadi narasumber ini menjelaskan, penentuan figur calon wakil kepala daerah dari koalisi ini, selain bisa ditentukan oleh popularitas dan elektabilitas sang tokoh, pertimbangan keseimbangan gender juga bisa menjadi pilihan, sebagai representasi politik perempuan.
“Tetapi tentu hal ini akan dibicarakan di internal anggota koalisi masing-masing, sebagai bagian dari masyarakat kita tentu berharap kontestasi Pilkada nanti bisa berjalan secara damai tanpa ekses, dan siapapun terpilih mampu membawa Karawang lebih maju lagi,” tutupnya. (red).
