OPINI-Pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ideal adalah mereka yang berdedikasi pada tugas dan fungsinya, namun sayangnya, citra ASN seringkali tercoreng oleh isu-isu negative seperti korupsi, gaya hidup mewah (hedon) dan keterlibatan dalam politik praktis.
Namun, di balik stigma tersebut, banyak ASN yang memilih jalan sunyi, fokus pada pengabdian dan profesionalisme tanpa perlu mengumbar kemewahan di media sosial atau terjebak dalam pusaran politik
Tulisan opini ini menyoroti sosok ASN yang ideal, yang bekerja dengan tulus, menjauhi hiruk-pikuk hedonisme dan politik, dan menjadikan integritas serta kinerja sebagai prioritas utama.
Jauhi Hedonisme
Dalam era digital ini, media sosial seringkali menjadi panggung untuk memamerkan gaya hidup, tak terkecuali bagi sebagian ASN.
Fenomena ini, yang dikenal sebagai hedonisme, merujuk pada gaya hidup yang berorientasi pada pencarian kesenangan dan kemewahan. Namun, bagi seorang ASN, gaya hidup seperti ini bisa menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat.
Masyarakat menaruh harapan besar pada ASN untuk melayani, bukan untuk memamerkan kekayaan. Gaji dan tunjangan ASN berasal dari uang rakyat, sehingga memamerkan kemewahan dapat merusak kepercayaan publik dan menciptakan jurang antara aparat dan masyarakat yang dilayaninya.
Jangan Terlibat Politik Praktis
Di sisi lain, keterlibatan ASN dalam politik praktis juga menjadi masalah serius. Sebagai perekat persatuan bangsa dan pelayan publik, ASN harus bersikap netral dari segala bentuk afiliasi politik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara tegas mengatur netralitas ini.
Ketika ASN terlibat dalam politik, objektivitas dan profesionalisme dalam melayani publik akan terancam. Keputusan yang diambil bisa didasarkan pada kepentingan politik kelompok tertentu, bukan pada kebutuhan masyarakat secara umum. Ini dapat merusak tatanan birokrasi yang seharusnya berjalan berdasarkan meritokrasi, di mana promosi dan penugasan didasarkan pada kompetensi, bukan kedekatan politik.
Fokus pada Kinerja
Manifestasi ASN ideal berbeda dengan mereka yang terjebak dalam hedonisme dan politik, ASN yang ideal memilih untuk berfokus pada kinerja dan profesionalisme. Mereka percaya bahwa pengakuan dan apresiasi datang dari hasil kerja nyata, bukan dari unggahan di media sosial atau kedekatan dengan petinggi politik. Mereka memandang pekerjaan mereka sebagai sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Bagaimana mereka mewujudkan hal ini?
*Dedikasi pada Tugas
Mereka menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan sungguh-sungguh, berorientasi pada hasil yang konkret dan bermanfaat bagi masyarakat. Mereka tidak sekadar datang dan pulang kantor, tetapi memastikan setiap pekerjaan yang mereka lakukan memberikan nilai tambah.
*Pengembangan Diri
Mereka tidak puas dengan pengetahuan yang ada, tetapi terus belajar dan mengembangkan kompetensi. Mereka mengikuti pelatihan, membaca literatur, dan berdiskusi untuk meningkatkan kualitas kerja. Mereka tahu bahwa tuntutan zaman terus berubah, dan ASN harus terus beradaptasi.
*Integritas yang Tinggi
Mereka menjunjung tinggi kejujuran dan etika. Mereka menolak suap dan gratifikasi, serta menghindari konflik kepentingan. Mereka menyadari bahwa integritas adalah fondasi utama bagi setiap pekerjaan publik.
*Pelayanan Berbasis Masyarakat
Orientasi utama mereka adalah melayani publik dengan tulus dan tanpa diskriminasi. Mereka mendengarkan keluhan masyarakat, berusaha mencari solusi, dan memastikan setiap pelayanan yang diberikan cepat, efisien, dan transparan.
ASN yang ideal menunjukkan bahwa nilai-nilai pengabdian, integritas, dan profesionalisme masih hidup. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik layar, yang bekerja untuk kemajuan bangsa, bukan untuk ketenaran pribadi. Mereka adalah contoh nyata bahwa bekerja sebagai ASN adalah sebuah kehormatan dan amanah, bukan sekadar ladang mencari kekayaan atau kekuasaan. Mengapa kita tidak fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu kinerja yang berdampak positif bagi masyarakat.
Penulis : Ivan Murbantaka, S.Kom., M.M. (ASN di Sekretariat DPRD Karawang).
