KARAWANG-Tudingan radikal terhadap Prof. DR Din Syamsuddin selain sangat gegabah juga cenderung bernada tendensius.
“Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat meperingatkan GAR ITB untuk lebih banyak mencari referensi terhadap kiprah pak Din selama ini, baik ditingkat nasional maupun di dunia internasional,” kata Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Gustiawan, dalam keterangan rilisnya kepada redaksi Delik.co.id, Minggu (14/2/2021).
Menurut Kang Gusti, sapaan akrabnya, Din Syamsuddin adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dua periode yang sangat kental dengan gagasan Islam Wasathiyah (Islam Tengahan). Sehingga, menuduhnya radikal adalah kesalahan fatal dan sangat gegabah.
Kiprah Din Syamsuddin dalam mewujudkan Islam Tengahan sudah sangat dikenal di masyarakat di antaranya dengan mewujudkan dialog-dialog internasional tentang pentingnya menghadirkan wajah Islam tengahan, tidak condong ke kiri juga ke kanan.
“Selain itu pada era Din Syamsuddin menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dicetuskan dan diputuskan pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Pancasila diakui oleh Warga Persyatikatan Muhammadiyah sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Ia menambahkan, kiprah Din Syamduddin dalam dunia Islam sudah tidak diragukan lagi, baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Seperti diketahui Prof. Din Syamsuddin, MA pernah di amanahi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat saat Ma’ruf Amin Menjadi Ketua MUI. Hal ini menunjukkan bahwa ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia mengakui kapasitas, integritas serta keilmuannya.
“Menuduhnya radikal sama saja dengan menghina ummat Islam secara keseluruhan,” tandasnya.
Di dunia internasional, lanjut Kang Gusti, tercatat beberapa jabatan strategis yang pernah diamanatkan di pundaknya, di antaranya Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations/ CDCC, anggota, Strategic Alliance Russia based Islamic World, Anggota, UK-Indonesia Islamic advisory Group, Chairman, World Peace Forum/WPF, Honorary President, World Conference on Religions for Peace/ WCRP, based in New York, President, Asian Committee on Religions for Peace/ ACRP, based in Tokyo, Vice Secretary General, World Islamic People’s Leadership, based in Tripoli, Anggota, dan World Council of World Islamic Call Society, based in Tripoli.
“Sederet aktivitas beliau di dunia internasional tersebut menunjukkan bahwa pemikiran dan gagasannya tentang moderasi Islam yang kerap ia gaungkan mendapat sambutan yang baik di dunia internasional,” bebernya.
Ia menegaskan, bagi warga persyarikatan Muhammadiyah memberi label radikal terhadap Prof. Din sama halnya menghina dan melukai pihaknya. Bagaimana tidak, Prof Din Syamsuddin, MA pernah menjadi ketua umum dan sampai hari ini beliau masih aktif menjadi pengurus Muhammadiyah.
“Jika GAR ITB tidak mencabut laporan dan meminta maaf kepada Prof. Din Syamsuddin, MA dan kepada seluruh Warga Persyarikatan Muhammadiyah Kami khawatir berpotensi menimbulkan kemarahan seluruh Warga Persyarikatan Muhammadiyah,” ucapnya mengingatkan.
Terkait kritik beliau terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat atau ummat, sambungnya, adalah sebuah keniscayaan. Selain sebagai akademisi yang punya kewajiban akademik mengingatkan Pemerintah, Prof. Din juga mempunyai kewajiban sosial sebagai tokoh bangsa memberi masukan terhadap Pemerintah.
Indonesia yang besar ini tidak bisa dibangun hanya oleh kekuatan formal di Pemerintahan saja, tetapi dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing individu.
“Seluruh komponen bangsa harus bersatu membangun NKRI agar terus baik dan semakin baik serta memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana cita-cita luhur Bangsa ini didirikan,” pungkasnya. (red).
