KARAWANG-Ketua DPD Partai Golkar Karawang, H. Sukur Mulyono, sangat menyayangkan tudingan yang disampaikan Sekda Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri terkait ada penunggangan dari partai politik tertentu dibalik kericuhan pedagang Pasar Rengasdengklok beberapa hari kemarin.
Menurut Mulyono, tudingan itu merupakan pernyataan yang sangat tidak mendasar dan sangat tidak elok diucapkan oleh pejabat Karawang, terlebih beliau juga mengatakan bahwa katanya mereka hearing di DPRD Karawang difasilitasi oleh salah satu partai.
“Memang benar, kami DPD partai Golkar Karawang memfasilitasi hearing pedagang Rengasdengklok dengan DPRD Karawang” ucap Mulyono, Sabtu (10/12/22).
Mulyono menjelaskan, terjadinya hearing itu mengingat banyaknya aduan dari Pedagang Rengasdengklok ke DPD Partai Golkar yang mengeluhkan mahalnya harga kios di pasar baru Proklamasi.
“Atas dasar itulah kami meminta fraksi partai Golkar di DPRD Karawang untuk mengajukan hearing ke pimpinan DPRD” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya berpikir cara itu adalah langkah yang tepat dengan memfasilitasi mereka untuk menyampaikan aspirasinya tersebut langsung pada wakil rakyatnya.
“Dari 7 fraksi yang ada, 6 Fraksi hadir, 5 Fraksi menyepakati membuat rekomendasi untuk meminta pemerintah daerah menunda relokasi dan satu fraksi meminta hearing untuk di re-schedule, namun sayangnya pada saat hearing Sekda Acep Jamhuri tidak hadir di pertemuan itu,” paparnya.
Mulyono pun balik bertanya kepada Acep di mana letak parpol yang menunggangi aksi para pedagang
“Sejauh yang kami tahu, tidak ada satupun pedagang yang menolak, terlebih itu dari kami pun sama tidak menolak relokasi, mereka mendukung program pemerintah. Namun demikian, yang dirasakan para pedagang saat ini adalah harga kios di sana yang dinilai oleh mereka sangat mahal,” tegasnya.
Seperti diketahui, sudah seharusnya pihak pemerintah daerah khususnya Sekda Karawang mengakomodir aspirasi mereka dengan realistis dan berpikir jernih dan logis. Jangan justru memutarbalikkan fakta, terlebih dengan menuduh aksi mereka itu ditunggangi partai politik.
“Justru Kami sangat mengharapkan adanya komunikasi baik antara pedagang, pengembang dan pihak pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah yang ada. Lakukan dialogis terbuka dengan mereka, bukan justru mencari-cari alibi pembenaran yang justru bisa menimbulkan masalah baru. Selesaikan pokok permasalahannya, yaitu rasionalisasikan harga kios di pasar baru Proklamasi sehingga bisa terjangkau para pedagang di Rengasdengklok agar mereka bisa tetap berusaha sebagaimana biasanya,” sarannya
Mulyono berharap, hadapi keluhan mereka dengan hati nurani sebagai warga masyarakat Karawang. Bantu mereka untuk bisa lebih maju dan berkembang dalam usaha yang sedang dijalaninya.
“Ingat, tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang,” pungkasnya (red).
4.5