DM Vs Yudha/net.

OPINI-Sikap dan tindakan Dedi Mulyadi (DM) terhadap Yudha (yang mengkritik DM) ketika bersih-bersih pasar di Purwakarta, dianggap terlalu berlebihan.

Sikap DM seperti ini menunjukkan DM tidak siap untuk dikritik. Kemudian DM melakukan tindakan dengan mengunjungi komisariat HMI dan menginterograsi mahasiswa yang ada di situ.

DM lalu mendatangi dua kampus yang diduga tempat kuliah Yudha. Tidak puas dengan itu DM juga mengunjungi lingkungan rumah kediaman Yudha. Hingga Yudha mungkin juga keluarga merasa tidak nyaman dengan tindakan mantan Bupati Purwakarta tersebut, dan tindakan tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk intimidasi dan terror.

Oleh karena itu menurut hemat saya, perlu adanya koreksi agar tidak menjadi preseden buruk bagi tegaknya demokrasi di Purwakarta dan Indonesia pada umumnya. Jangan mentang-mentang DM banyak penggemarnya hingga dapat bertingkah di atas batas kewajaran.

Di samping itu sikap pendukung DM yang membully Yudha juga sudah termasuk pada tindakan yang tidak etis. Padahal menurut hemat saya sikap dan tindakan Yudha masih dalam taraf kritik yang wajar secara etika.

Dia berbicara tidak dengan marah-marah apalagi mencaci. Bahkan ketika diajak untuk berbicara dalam ruangan Yudha masih bertindak santun. Tapi bully terhadap Yudha cukup nyelekit, bahkan yang lebih parahnya lagi DM ikut-ikutan membully Yudha, dengan menyebut kata-kata (ngalelewe kata orang sunda) yang sering diucapkan Yudha.

Sebagai Publik figur DM harusnya lebih bijak menyikapi kritik mahasiswa terhadap dirinya. Dulu kita sama-sama tahu waktu DM jadi wakil Bupati, Bagaimana sikap dan tindakan dia pada Bupati? Dan ketika jadi Bupati, bagaimana sikap dan tindakan dia ketika dikritik?

Sikap dan tindakan DM menurut saya ada dua perspektif, satu ditinjau dari segi hukum: Yudha dapat saja melaporkan kepada kepolisian atas tindakan yang dilakukan DM karena dianggap mengintimidasi dan menteror dirinya.

Di samping itu Yudha dapat saja melaporkan DM, karena DM dianggap telah melampaui kewenangannya sebagai anggota DPR RI ke Ombudsman atau mungkin ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau juga ke badan kehormatan DPR.

Yang kedua dari segi etika DM harusnya menjadi teladan dengan mengedepankan dialog yang seimbang dan bermartabat. Bukan malah ikut-ikutan membully. Malah harusnya mencegah perbullyan. Dia pasti tahu bagaimana menghadapi mahasiswa karena dulunya dia, jadi besar dan hebat seperti sekarang ini karena dibesarkan HMI.

Bahkan di Jawa Barat dia pernah menjadi pengurus di tingkat Provinsi. Secara etika harusnya DM lebih dewasa dan tidak reaktif. DM memiliki kekuasaan dimulai dari dukungan mahasiswa khususnya HMI.

Oleh karena itu dia harusnya dapat membangun HMI Purwakarta menjadi lebih baik. Dari sisi etika yang lain DM harus mengindahkan perasaan orang lain ketika masuk ke pekarangan orang lain dan ketika DM berdialog dengan pimpinan dan pengurus yayasan kampus DM menyebut-nyebut jasanya telah menjadi fasilitator turunnya bantuan untuk kampus.

Kasus ini harusnya menjadikan DM lebih bijak dalam bersikap dan bertindak. Ini dapat menjadi pembelajaran ke depan bagi DM yang mulai menapaki politik di level yang lebih tinggi Provinsi atau mungkin tingkat Nasional.

Perspektif Lain Tentang DM

Di samping dua pandangan di atas saya sebagai orang yang lahir dan besar di Purwakarta mengamati dan mencermati apa yang dilakukan DM terkait perannya sebagai politisi.

Pertama dia telah berhasil menjadikan istrinya sebagai Bupati. Saya yakin masyarakat Purwakarta tidak mempermasalahkan bahkan mendukungnya tetapi ketika tugas pokok dan fungsinya diintervensi DM, ini jelas merusak demokrasi.

Bukankah ketika DM memilih isterinya menjadi penggantinya harusnya dia telah mengkader dan menyiapkan dengan baik. Harusnya selama dua periode kepemimpinannya, dia telah dapat membangun budaya, sistem dan manajemen yang berkelanjutan.

Berikutnya dia juga telah berhasil memilih dan mengangkat anak kandungnya menjadi pemimpin partai. Mungkin hal ini di tubuh partai Golkar tidak masalah tetapi secara etika kita akan mempertanyakan fungsi pemimpin DM ketika menjabat sebagai ketua partai yaitu bagaimana dia melakukan kaderisasi? Apakah memang dia menyiapkan Purwakarta bagi anak dan isterinya? Padahal dia sedang menjalankan tugas negara.

Kasus DM dapat menjadi batu pijakan dan koreksi bagi sistem perpolitikan yang ada di Purwakarta, juga sekaligus kritik bagi politisi agar dapat belajar dari DM yang telah bersungguh-sungguh dalam berpolitik.

Saya tetap salut sama DM karena telah berhasil menjadi Bupati dua kali, dan menjadikan isterinya Bupati juga dapat menjadikan anaknya ketua Partai juga telah membangun Purwakarta menjadi lebih baik. Tapi sebagaimana kata pepetah “Tak ada gading yang tak retak”.

Semoga Kang DM tetap semangat membangun Purwakarta, Jawa Barat, juga Indonesia dan tetap sehat! Semoga menjadi lebih bijak dan ikhlas dalam beraktivitas. (red).

Penulis : Mang Asep Purwa, Aktivis dan Pengamat Sosial politik Purwakarta.