KARAWANG-Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menuntaskan berbagai persoalan yang dikeluhkan warga Palumbon Tessa, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur.
Beragam masalah mulai dari infrastruktur, kesehatan, pelayanan publik hingga dampak lingkungan disebut akan “dikarungin” atau ditangani secara menyeluruh.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Karawang saat menerima aspirasi warga Palumbon Tessa dalam agenda Reses Masa Sidang Tahun 2026.
Pertemuan tersebut menjadi arena bagi warga untuk menyampaikan keluh kesah, mulai dari birokrasi kesehatan yang dianggap “berbelit” hingga infrastruktur perumahan yang dibiarkan mangkrak oleh pengembang selama hampir sewindu.
Isu kesehatan menjadi sorotan utama. Fauzi, seorang operator SIK-NG, memaparkan data mengkhawatirkan mengenai 903 warga Desa Tegal Sawah yang terjebak dalam rumitnya aturan “Desil” Kementerian Sosial untuk aktivasi PBI-JK.
Di tingkat lokal, layanan Universal Health Coverage (UHC) pun tak luput dari kritik karena lambannya koordinasi antara Puskesmas dan Rumah Sakit.
“Ini masalah nyawa. Kalau untuk urusan emergency harus menunggu tiga hari karena birokrasi, masyarakat kecil yang paling dirugikan,” cetus salah seorang warga dengan nada getir.
Menanggapi hal itu, H. Endang Sodikin menegaskan akan mendorong penyederhanaan akses program kesehatan agar dapat aktif hanya dalam hitungan jam untuk kasus darurat.
“Jangan sampai ada warga yang tak tertangani karena urusan kertas. Jika darurat, fotokan pasiennya, kirim ke saya, kita akan akselerasi agar aktif 1×24 jam,” tegas pria yang akrab disapa Kang HES ini.
Di sektor infrastruktur, jeritan hati datang dari Yanti, warga Taman Manunggal. Ia mengungkapkan kondisi jalan perumahan yang rusak parah selama 8 tahun tanpa tanggung jawab pihak pengembang (developer).
Janji manis perbaikan jalan dan pengelolaan sampah yang tak kunjung nyata membuat warga merasa dianaktirikan.
Sementara itu, warga Palumbon Tessa mengeluhkan gelapnya Jalan Pertamina yang rawan kriminalitas.
Demi melindungi pekerja perempuan yang pulang dini hari (shift malam), warga bahkan terpaksa swadaya membeli lampu jalan sendiri. Selain itu, normalisasi Saluran Cilamaran turut didesak guna memutus rantai banjir tahunan.
Kang HES memastikan seluruh masukan tersebut telah dicatat sebagai prioritas parlemen.
Selain memperjuangkan layanan kesehatan cepat, ia berjanji akan melakukan peninjauan tegas terhadap kewajiban fasos/fasum pengembang perumahan yang nakal.
“Kami pastikan usulan pengadaan PJU di Jalan Pertamina dan normalisasi saluran air masuk ke dalam skema prioritas pembangunan daerah tahun mendatang. Reses ini bukan sekadar seremonial, tapi potret nyata yang harus kami perjuangkan melalui kebijakan dan penganggaran,” tutupnya.
Warga Palumbon Tessa menyambut baik komitmen tersebut dan berharap persoalan yang selama ini dirasakan dapat segera diselesaikan. Mereka berharap DPRD tidak hanya hadir mendengar, tetapi juga memastikan realisasi program di lapangan.
Dengan komitmen tersebut, DPRD Karawang berharap persoalan warga Palumbon Tessa dapat segera dituntaskan demi meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat setempat. (red).
